Bomer Pasaribu : Ada 39 RUU Yang Belum Tuntas

24-04-2009 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV dari Fraksi Golkar Bomer Pasaribu menyatakan, masih ada 39 Rancangan Undang-Undang yang hingga kini masih belum tuntas. Ia berharap pembahasan tersebut dapat diselesaikan paling tidak sampai akhir masa bhakti Anggota DPR pada bulan Oktober mendatang Pernyataan ini dikemukakan Bomer usai menggelar konferensi pers di Gedung Nusantara DPR, Kamis (23/4). Bomer berpendapat penyebab lambannya penyelesaian RUU tersebut antara lain karena banyaknya Fraksi. Selain itu, juga disebabkan manajemen yang rumit. “Kinerja DPR itu sesuai dengan fungsinya, harusnya yang paling optimal dibidang legislasi, namun jelas tidak tercapai,” katanya Lebih lanjut ia menjelaskan, RUU tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan termasuk dalam program legislasi nasional (prolegnas). RUU lain yang juga masuk prolegnas diantaranya RUU dibidang hukum, RUU Susduk. Salah satu syarat RUU menjadi prolegnas, yakni berdasarkan perintah Undang-Undang atau yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. Terkait kinerja Anggota Dewan pasca pemilu legislatif, Bomer mempertanyakan komitmennya. Ia menyadari kelesuan kinerja para Anggota Dewan. “Kemungkinan jika Anggota tersebut terpilih kembali, maka akan menjaga perolehan suaranya. Namun jika tidak terpilih, maka anggota itu sibuk mencari celah lain,” tukasnya Bomer menyesalkan sikap anggota tersebut mengingat sumpah dan janji mereka akan menyelesaikan tugas sepenuhnya hingga Oktober 2009. “Sebelum ada parlemen baru, harus mengerjakan tugas dengan total karena dibayar negara,” tegas Bomer. (sw)
BERITA TERKAIT
Komisi IV: Respons Cepat di Lapangan, Penanganan PMK Harus Lebih Terintegrasi
26-01-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari, menyampaikan keprihatinannya atas kembali merebaknya kasus Penyakit Mulut...
Saadiah Uluputty Soal Dalang Pagar Laut Belum Terungkap: KKP ke Mana Aja Selama Ini?!
26-01-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Saadiah Uluputty mempertanyakan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang hingga kini...
Legislator Minta KKP Segera Evaluasi Pemagaran Laut di Bekasi
23-01-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Kartika Sandra Desi, meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk berkoordinasi dan...
Titiek Soeharto Tegas Minta KKP Ambil Tindakan Konkret Terkait Pagar Laut
23-01-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - KetuaKomisi IV DPRRI Siti Hediati Hariyadi aliasTitiek Soehartomenyatakan dengan tegas untuk meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)...